Jakarta, 21 Mei 2026 Presiden Prabowo Subianto hadiri rapat paripurna DPR RI dan menyampaikan pidato penting yang menjadi sorotan publik. Dalam pidatonya yang berlangsung hampir satu jam, Presiden menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. "Mulai 1 Juni 2026, ekspor komoditas strategis seperti Crude Palm Oil (CPO), batu bara, nikel, tembaga, dan bauksit wajib dilakukan melalui BUMN Holding Danantara. Kita tidak boleh lagi kehilangan devisa negara ratusan miliar dolar setiap tahun," tegas Prabowo disambut aplaus meriah dari seluruh anggota DPR. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara secara signifikan, mengurangi kebocoran devisa, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Menteri BUMN menjelaskan bahwa Danantara akan berperan sebagai single seller resmi dengan sistem digital yang transparan dan efisien. Beberapa asosiasi pengusaha swasta menyambut kebijakan ini dengan catatan. Mereka mengkhawatirkan potensi penambahan birokrasi dan perlambatan proses ekspor. Namun pemerintah menjamin bahwa semua proses akan didukung oleh platform digital terintegrasi sehingga tetap cepat dan akuntabel. Target pemerintah adalah menambah devisa negara hingga US$200-300 miliar dalam 3-5 tahun ke depan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong hilirisasi industri di dalam negeri agar Indonesia tidak lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Opini publik terbelah. Sebagian mendukung karena dianggap patriotik dan pro-kepentingan nasional, sementara sebagian lain khawatir terhadap dampak jangka pendek terhadap pelaku usaha swasta.